Apa Kabar Kasus Habib Rizieq? Oh, Ternyata...

JAKARTA - Polda Metro Jaya saat ini fokus pada gelar Operasi Ramadniya dalam rangka pengamanan arus mudik lebaran.

Dengan alasan itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, dugaan kasus chat mesum antara Habib Rizieq Shihab dan Firza Husein dikesampingkan.

Argo Yuwono mengatakan, mengesampingkan kasus bukan berarti menghentikannya. Menurut Argo, kasus itu tetap berjalan walau memang petugas sedang fokus ke hal lain.

"Pada intinya kasus itu tetap berjalan. Kita melengkapi berkas perkara yang bersangkutan nanti kita tetap tunggu kapan dia (Rizieq) kembali ke tanah air," kata Argo, Rabu (21/6).

Lanjut dia menerangkan, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya masih melakukan bekerja melengkapi pemberkasan kasus itu. "Sampai sekarang pemberkasan terus dilakukan, kami berusaha melengkapi," kata dia.

Penyidik juga membahas tentang kemungkinan cara memulangkan Rizieq dari Arab Saudi selain dengan Red Notice terhadap Rizieq yang tidak diterbitkan Interpol. "Ya kita tunggu dulu berkas ini selesai semuanya," ujar Argo.

Diketahui bahwa Kapolda Metro Jaya Irjen Mochammad Iriawan menyebut untuk sementara akan menunda proses pemeriksaan kasus dugaan pornografi Rizieq Shihab di situs baladcinrarizieq.

"Sekarang ada yang lebih penting ya, operasi kemanusiaan ini Ramadniya. Ini (kasus Rizieq) kami hold sebentar. Karena ini ada operasi kemanusiaan yang jauh lebih penting," tegas dia di Silang Monas, Selasa (20/6). (elf/JPG)

Detik-detik Si Cantik Istri Gubernur Menunggu Uang Satu Kardus

BENGKULU - Hj. Lily Martiani Maddari, istri Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, ditangkap KPK, Selasa (20/6). Lembaga pemberangus korupsi itu juga menangkap pengusaha, Rico Diansari yang juga Direktur Utama PT. Rico Putra Selatan.

Ikut juga digelandang ke Jakarta Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Jhoni Wijaya yang juga Direktur PT. Statika Karya, dan staf Rico Diansari bernama Aris.

KPK juga menyegel kamar pribadi gubernur, kantor PT. Rico Putra Selatan di Jalan Bakti Husada Lingkar Barat Kota Bengkulu, ruang kerja gubernur di Kantor Gubernur Kelurahan Padang Harapan.

Info yang dihimpun Rakyat Bengkulu (Jawa Pos Group), operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan 11 tim penyidik KPK tersebut berlangsung dramatis.

OTT berlangsung di kediaman pribadi Gubernur Bengkulu di Jalan Hibrida 15 Nomor 59 RT 10 RW 3, Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu.

Petugas KPK sudah tiba di Bengkulu sejak hari Senin (19/6) setelah mendapat informasi awal bakal terjadi transaksi penyerahan fee proyek pembangunan/peningkatan jalan di 10 kabupaten/kota yang bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu tahun 2017.

Uang hasil pengumpulan fee 10 persen itulah yang akan diserahkan kepada istri Gubernur Bengkulu Hj. Lily Martiani Maddari. Fee proyek tersebut diambil di muka.

Awalnya, uang senilai Rp 1 miliar yang dimasukkan dalam satu kardus tersebut dikumpulkan Direktur Utama PT. Statiika Karya, Jhoni Wijaya.
Kemudian, sekitar pukul 09.00 WIB, Jhoni Wijaya kontraktor ternama, Rico Diansari yang juga Direktur Utama PT. Rico Putra Selatan, menuju kediaman Gubernur di Kelurahan Sidomulyo dengan mengendarai mobil yang disopir Aris.

Setiba di kediaman Gubernur, Jhoni dengan perantara Rico Diansari menyerahkan uang dalam kardus tersebut kepada Lily Martiani Maddari yang sudah menunggu di rumah.

Pada saat bersamaan, tim KPK yang sudah memantau sehari sebelumnya tiba di rumah Gubernur dan langsung melakukan penyergapan dan OTT.

Alhasil uang senilai Rp 1 miliar dalam bentuk pecahan uang rupiah dimasukan ke dalam kardus keras HVS tersebut diamankan penyidik KPK.

Sekitar pukul 10.30 WIB, Lily Martiani Maddari, Rico Diansari, Jhoni Wijaya dan Aris diamankan ke Polda Bengkulu bersama barang bukti uang.

Pantauan RB, selama penangkapan, situasi di sekitar rumah Gubernur Bengkulu sepi. Beberapa petugas pengamanan Satpol PP serta intel dari Polda tetap melakukan penjagaan dari jarak jauh.

Pada saat OTT berlangsung, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti sedang memimpin rapat di Ruang Rafflesia Lantai II Kantor Gubernur.

Rapat dihadiri sejumlah Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan Bupati Bengkulu Utara, Ir. Mian. (tim/che/jpg)

Megawati: yang Penting Mbak Puan Menko

Megawati: yang Penting Mbak Puan Menko

JAKARTA - Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri mengaku sering kesulitan ketika menyebut menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan (Menko PMK). Padahal, Menko PMK dalam Kabinet Kerja adalah putrinya sendiri, Puan Maharani.

Megawati mengatakan hal itu saat mengawali kata sambutan pada acara Haul Bung Karno ke-47 sekaligus peluncuran buku Bung Karno, Islam, dan Pancasila karya Ahmad Basarah di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/6).
Megawati: yang Penting Mbak Puan Menko - JPNN.COM

Mulanya, Megawati mengawali sambutannya dengan menyebut satu per satu undangan yang hadir. Ada Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

Tapi saat Megawati hendak menyebut nama Puan, ketua umum PDI Perjuangan itu ada jeda. Menurutnya, banyak orang sering salah menyebut singkatan PMK.

“Saya senyum-senyum sendiri kalau ingat ini. Mau menyebut Menko PMK susah,” tuturnya.

Lebih lanjut Megawati mengatakan, banyak orang sering salah menyebut singkatan PMK. Bahkan, ada yang menyebut Menko PMK singkatan Menko Pemberdayaan Manusia. “Ada pemberdayaan, ada pembangunan,” tuturnya.

Namun, putri Proklamator RI Bung Karno itu tak mau ribet. “Ya sudah saya bilang ke Mbak Puan, pokoknya kamu Menko," ujar Mega yang disambut tawa pula.

Selain itu Mega juga "mengabsen" Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan lainnya. "Alhamdulillah kita bisa bersama," kata Mega.(boy/jpnn)

Ini Hal Mengerikan Yang Akan Diterima Fahri Hamzah Cs Jika Sampai Berani Boikot Anggaran Polri

Pak kapolri jenderal tito karnavian yang kami hormati, anda tidak usah takut menghadapi gertakan para wakil bukan rakyat ( DPR) yang akan memboikot anggaran polri tahun 2018

Kami rakyat yang selama ini tidak pernah merasa diwakili oleh fahri hamzah, fadli zon dan konco konconya akan setia berada dibelakang korps bhayangkara yang anda pimpin

Mereka para anggota dewan yang tidak punya kehormatan ini tidak akan punya nyali untuk memboikot anggaran Polri tahun 2018

Sebab jika mereka para anggota dewan tetap Ngotot dan ngeyel melakukan aksi konyol tersebut, bapak selaku pimpinan tertinggi korps bhayangkara jangan kalah nyali dengan mereka


Tanpa polri emangnya mereka bisa apa coba??

Berikut ini saran kami selaku rakyat jelata jika nantinya anggaran buat polri benar benar diboikot oleh komplotan fahri hamzah cs:

1. Tarik semua pamdal di dpr supaya mereka bebas saling tinju satu sama lainnya jika terjadi keributan yang biasanya terjadi di gedung dpr. Biarkan saja muka mereka pada bonyok akibat saling tinju

2. Jika ada anggota dewan berkunjung ke suatu daerah lalu diburu dan mau dihabisi oleh masyarakat setempat yang tidak menyukainya , polri tidak usah repot repot mengamankan anggota dewan tersebut, biarkan saja mereka dijadikan bubur ayam seperti yang pernah terjadi pada fahri hamzah saat berkunjung ke manado

Andai polri saar itu tidak turun tangan mati matian mengevakuasi fahri hamzah dari amukan masyarakat manado yang sudah geram, entah bakalan jadi apa dia sekarang dan mungkin hanya bajunya saja yang pulang

3. Kalau ada rumah anggota dewan yang jadi sasaran penembakan misterius, polri tak usah repot repot melakukan penyelidikan, biar saja diselidiki sendiri toh mereka merasa paling hebat

4. Polri tak usah lagi repot repot mengawal anggota dewan yang berkunjung ke daerah pakai mobil nguing nguing lagi dan biarkan saja mereka tanpa pengawalan polri

5. Polri tidak perlu lagi repot repot mengerahkan anggotanya buat berjaga jaga di gedung DPR Ketika ada aksi unjuk rasa mahasiswa atau rakyat yang marah dengan ulah para anggota dewan

Masih basah dalam ingatan kami ketika ada seorang netizen mengancam nyawa fadli zon, tiba tiba saja dia ketakutan dan merengek rengek berteriak supaya presiden jokowi melindungi dirinya

Mungkin fadli zon lupa kalau sampai anggaran buat polri diboikot kepada siapa dia akan teriak minta tolong?? Siapa yang akan mengamankan dirinya dari ancaman orang tersebut??

Tentu saja kepada polri dia ( fadli zon) akan minta tolong dan bukan kepada FPI

Astaghfirullahaladzim...Fahri Hamzah Dukung Usulan Agar DPR 'Sandera' Anggaran Polri Dan KPK

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendukung usulan untuk menahan anggaran bagi Polri dan KPK jika tetap menolak menghadirkan Miryam S Haryani ke rapat Pansus. Menurut Fahri, DPR memang perlu menciptakan tradisi yang dapat mendisiplinkan lembaga negara yang diawasinya.

"DPR memang harus memulai tradisi mendisiplinkan pejabat negara yang berhubungan dengan DPR. Karena DPR sebagai lembaga pengawas tertinggi. Harus memiliki wibawa pengawasan," kata Fahri saat dihubungi wartawan, Jakarta, Rabu (21/6).

Oleh karena itu, Fahri menyebut, DPR bisa menggunakan hak dan kewenangan yang dimiliki termasuk hak anggaran apabila ada lembaga negara yang menolak menjalankan perintah UU.

"Kalau ada gejala lembaga pemerintah ini tidak mau diawasi, atau menolak diawasi maka harusnya DPR gunakan kewenangan yang besar itu untuk menyadari bahwa diawasi DPR itu perintah konstitusi," jelas Fahri.

Apalagi hak angket yang tengah dijalankan Pansus kepada KPK, tegas Fahri, merupakan hak tertinggi dalam hal penyelidikan. Sehingga, setiap lembaga negara wajib mentaati proses yang berjalan di Pansus angket.

"Jadi sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan kita karena itulah harus wibawanya ditaati dan diikuti sebagai pengawas tertinggi," pungkasnya.

Sebelumnya diketahui, Pansus angket KPK melakukan sejumlah manuver menyikapi pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang menolak untuk menjemput paksa Miryam S Haryani, apabila mangkir tiga kali dari panggilan Pansus angket KPK. Pansus angket kembali melayangkan pemanggilan untuk kedua kalinya kepada Miryam agar bisa datang ke DPR.

Pansus angket mengancam bakal tidak membahas anggaran untuk KPK dan Polri jika Miryam tidak dapat dihadirkan di DPR. Sebab, ketidakhadiran Miryam tersebut secara tidak langsung telah merendahkan DPR sebagai lembaga rakyat yang memiliki tugas dan kewenangannya.

"Bukan (memotong). Kita tidak memotong anggaran apa pun. Pembahasan anggaran 2018 tidak akan dibahas bersama Kepolisian dan KPK," kata Anggota Pansus angket KPK Mukhamad Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/6).

Langkah itu bisa digunakan apabila KPK dan Polri tidak menjalankan amanat UU MD3 untuk menghadirkan Miryam ke rapat Pansus angket. Menurut Misbakhun mayoritas anggota Pansus mengamini usulannya untuk menggunakan hak budgeter DPR dalam masalah ini.

Konsekusensinya, KPK dan Polri tidak akan memiliki anggaran untuk tahun 2018. "Bukan tidak cair, tapi 2018 mereka tidak punya postur anggaran," tegasnya.

Misbakhun menyebut pihaknya hanya menggunakan kewenangan DPR. Politikus Partai Golkar mengaku akan meminta Komisi III DPR mempertimbangkan untuk menahan pembahasan anggaran untuk Kepolisian dan KPK.(merdeka)

Ketika Warga 'Merayu' Paspampres demi Jabat Tangan Jokowi

Presiden Joko Widodo mendatangi warga Ciawi, Bogor Selatan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/6). Jokowi membagi-bagikan sembako di kampung itu.

Sejumlah warga, yang didominasi ibu-ibu pun berbondong-bondong menyambut Jokowi. Mereka ingin bersalaman dengan Jokowi yang kebetulan juga berulang tahun ke-56 hari ini.

Sambutan hangat warga itu sempat membuat sibuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di lokasi. Karena banyak ibu-ibu yang berebut salaman dengan Jokowi.
Lihat juga:Pemerintahan Jokowi Resmi Naikkan Tunjangan Anggota DPRD
Seorang Ibu bahkan memaksa ingin mendekat ke Jokowi. Padahal, Paspampres dibantu sejumlah aparat setempat telah membuat pagar betis di sekitar Jokowi.

ibu itu pun kemudian 'merayu' Paspampres agar diizinkan bersalaman.

"Ingin berterima kasih saja pak, masa enggak boleh. Sebentar saja pak," ujar ibu itu kepada Paspampres.

Paspampres kemudian menyarankan perempuan itu untuk antre.

Usai mengantre, selang beberapa lama kemudian, ibu tersebut sudah bersalaman dengan Jokowi. Dia mengucapkan terima kasih kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sementara itu, seorang ibu lainnya batal bersalaman dengan Jokowi. Karena Paspampres tak mengizinkannya bersalaman. Padahal ibu itu juga sempat merayu Paspampres.

"Ya saya cuma mau lihat Presiden. Mau lihat doang pak," ujar seorang ibu kepada salah seorang petugas Paspampres.
Lihat juga:Jokowi Ulang Tahun ke-56 Hari Ini
Rayuan ibu itu tak dihiraukan Paspampres. Setelah sedikit berdebat, dia akhirnya memilih meninggalkan lokasi.

Di Ciawi, Jokowi, bersama Iriana Widodo dan dua anaknya Kahiyang Putri, dan Kaesang Pangarep membagikan sekitar 3.000 paket sembako.

Penerimanya beragam. Mulai dari ibu-ibu, lansia, hingga pemuda. Teriknya matahari dan panjangnya antrean membuat Jokowi membuat barisan antrean baru.

Lansia, ibu hamil, dan ibu yang membawa anak diberi prioritas dengan menerima langsung sembako dari Jokowi tanpa harus mengantre panjang di depan truk.

Iriana yang tadinya berada di mobil, kembali keluar dan menyapa warga.

Di samping Jokowi, ia memberikan souvenir berupa kain batik dan bantuan kepada mereka.

Sementara, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang ikut dalam rombongan sempat membantu Paspampres dan aparat mengatur antrean penerima sembako.

Mereka bahkan ikut mengingatkan warga untuk segera meninggalkan lokasi setelah menerima sembako.

Jokowi bersama rombongan berada di Ciawi selama sekitar satu jam.

Jenderal Tito Jawab Gertakan Anggota DPR Yang Akan Boikot Anggaran Buat Polri

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian akan mengambil langkah politik dalam menyikapi usulan anggota panitia khusus hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Muhammad Misbakhun yang meminta Komisi III DPR tidak membahas anggaran Polri tahun depan.

Tito akan memerintahkan Wakapolri Komisaris Jenderal Syafruddin dan Divisi Hukum Polri untuk bertemu dengan DPR guna membahas aspek hukum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR DPD, dan DPRD (MD3).

"Kami punya proses-proses politik juga. Wakapolri dan tim hukum akan melakukan komunikasi politik untuk menjelaskan mengenai aspek hukum UU MD3," kata Tito di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, Selasa (20/6/17).

Tito pun meminta agar DPR tidak menghambat proses penegakan hukum dengan cara memboikot pembahasan anggaran. Menurutnya, pihak kepolisian tidak melanggar undang-undang dan sudah bertindak sesuai dengan aturan yang ada. Dia menambahkan, pihaknya hanya bertugas untuk mengamankan rakyat dan tidak bisa bertindak atas kepentingan kelompok tertentu saja.

"Kalau kami melanggar hukum, undang-undangnya jelas-jelas, mungkin (bisa diboikot). Tapi saya kira tidak sampai ke situ. Ini (anggaran) bukan untuk Tito pribadi, tapi ini untuk 420 ribu anggota polri, mereka yang bertugas untuk mengamankan rakyat," tutur jenderal polisi bintang empat itu.

Sebelumnya, Misbakhun mengusulkan kepada Komisi III DPR agar anggaran KPK dan Polri tahun 2018 tidak dibahas. Hal ini merupakan buntut dari penolakan Tito, maupun KPK yang tidak mau mendatangkan Miryam S. Haryani ke rapat pansus hak angket KPK.“Kami mempertimbangan untuk menggunakan hak budgeter DPR di mana saat ini sedang dibahas RAPBN 2018 mengenai pagu indikatif mengenai kementerian lembaga," kata Misbakhun di Gedung DPR, Jakarta, hari ini.

Menurut Misbakhun, sikap Kapolri yang tidak mau memanggil paksa Miryam menandakan insititusi itu tidak patuh terhadap perintah UU MD3.

Sebab menurutnya, pemanggilan paksa diamanatkan pada Pasal 204 dan 205 UU MD3 dengan melibatkan Kepolisian. Pasal tersebut juga tidak diperdebatkan rinciannya oleh mantan Kapolri Jenderal Sutarman saat membahas dengan DPR kala itu




Warning!!!situs ini hanya bertujuan untuk menyampaikan berita dari situs-situs berita yang ada di indonesia. Situs ini tidak membuat berita sendiri, situs ini hanya mempermudah para perselancar internet untuk mendapatkan berita-berita terbaru yang ada di indonesia. Di akhir artikel berita, Kami menanamkan "Link Sumber" untuk mengetahui sumber tersebut berasal. Terimakasih ;)

Populer