Wanti-wanti Fadli Zon Menyasar pada Tjahjo Kumolo, Jangan Bikin Masalah Baru

Wakil ketua umum Gerindra Fadli Zon yakin pembahasan RUU Pemilu akan rampung. Akan tercapai kesepakatan antara pemerintah dan DPR mengenai seluruh topik pembahasan.

"Jadi setelah lebaran (rampung)sehingga memberikan waktu lagi untuk musyawarah mufakat," kata Fadli Zon di kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat, (16/6/2017). 

Termasuk menurut Fadli, lima topik yang kini pembahasannya masih alot, salah satunya soal presidensial Treshold. Ia yakin secara bertahap akan tercapai kesepakatan dari ke lima topik tersebut. 

"Jadi tinggal lima item aja dari sekian puluh topik yang tadinya menjadi perdebatan sekarang tinggal lima, mengerucut. Dari lima itu kemudian bisa tinggal tiga, nanti bisa dua, (akhirnya) semua. Berilah kesempatan untuk musyawarah mufakat, ' paparnya.

Oleh karena itu Fadli meminta Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, untuk tidak mengancam akan menarik diri dari pembahasan apabila usulan penggunaan sistem presidensial Treshold yang lama tidak disetujui. 

Apalagi kemudian menyimpulkan jika pemerintah menarik diri maka sistem presidensial Treshold lama yang akan digunakan.

"Mau mencabut terus kembali ke Undang-undang lama. Undang-undang lama itu dengan sendirinya sudah batal karena sudah ada keputusan Mahkamah konstitusi yang mengatakan pemilu harus serentak. Jadi janagn bikin masalah baru lah. Pada mendagri juga harus hati-hati bicara jangan bikin masalah baru‎," pungkasnya.

Sebelumnya pemerintah melalui Mendagri mengancam akan menarik dari pembahasan RUU Pemilu di DPR apabila ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold) yang lama tidak disetujui. 

Pemerintah berkeras ‎presidensial Treshold yang digunakan pada Pilpres 2019 mendatang yakni partai politik atau gabungan partai politik harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden.

Sementara itu sikap fraksi fraksi di DPR sendiri masih beragam antara yang menginginkan Presidensial Treshold 0 persen, 10-15 persen, ‎sama dengan parlementery Treshold, dan sama dengan sikap pemerintah.





Loading...
loading...
loading...
Warning!!!situs ini hanya bertujuan untuk menyampaikan berita dari situs-situs berita yang ada di indonesia. Situs ini tidak membuat berita sendiri, situs ini hanya mempermudah para perselancar internet untuk mendapatkan berita-berita terbaru yang ada di indonesia. Di akhir artikel berita, Kami menanamkan "Link Sumber" untuk mengetahui sumber tersebut berasal. Terimakasih ;)

Populer