Ditanya soal Ibu Kota Baru, Jokowi Masih Irit Bicara

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) irit bicara terkait pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memilih bakal menjelaskan rencana pemindahan Ibu Kota tersebut di saat yang tepat.

"Nanti akan saya sampaikan pada waktunya," kata Jokowi, di Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan, pada Selasa (4/7/2017).

Jokowi pun kembali mengulang jawaban yang sama ketika awak media menanyakan lebih detil mengenai pemindahan Ibu Kota. Mulai dari lokasi pemindahan hingga waktu pemindahan.

"Nanti akan saya sampaikan pada waktunya," kata Jokowi sambil berlalu meninggalkan awak media.

Jawaban Jokowi ini membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berdiri di sampingnya, tersenyum simpul. Kemudian Sri Mulyani mengantar Jokowi ke mobil kepresidenannya.

Senada dengan Presiden, Sri Mulyani juga enggan berkomentar banyak mengenai rencana pemindahan ibu kota. Termasuk mengenai skema pendanaan yang disebut-sebut akan melibatkan peran swasta di dalamnya.

"Saya tidak ada komentar. Nanti Presiden yang akan menjelaskan," kata Sri sambil bergegas masuk ke dalam mobil dinasnya.

Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan akan menyelesaikan kajian pemindahan Ibu Kota pada tahun ini.

Bappenas menargetkan mulai melakukan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota pada tahun 2018. Rencananya, ibu kota akan dipindah dari Jakarta ke Kalimantan.

Meski demikian, Bambang enggan menjelaskan spesifik kota mana di Kalimantan yang akan dijadikan ibu kota.

Presiden Soekarno pernah menggagas ibu kota Indonesia berada di Palangkaraya. Pemerintah butuh waktu sekitar 3 sampai 4 tahun untuk membangun infrastruktur di ibu kota baru.

Nantinya, pusat administrasi pemerintahan akan dipindah ke Ibu Kota baru dan pusat bisnis serta perekonomian tetap akan dilakukan di Jakarta.

Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Bernardus Djonoputro menyebut, pemisahan fungsi kota niaga atau pusat perdagangan dengan fungsi pelayanan pemerintahan adalah kebijakan yang jamak dilakukan.

"Lihat saja New York, Sydney, Mumbai, Shanghai. Itulah kota selevel dengan Jakarta," ujar Bernardus.

Dalam tatanan negara, kata Bernardus, baik pusat perdagangan atau pemerintahan dengan fungsi berbeda itu, tetap akan mempunyai pengaruh politik yang kuat bagi negara, sesuai dengan fungsinya.

Untuk itu, pindahnya fungsi pemerintahan pusat dari Jakarta, tidak serta merta menurunkan pengaruh politik Jakarta.

Dengan lebih dari 50 persen bisnis dan ekonomi masih bermuara di Jakarta, maka pengaruh politik Jakarta dalam tatanan kenegaraan pasti masih akan besar.

Meski begitu, Bernardus mengatakan, hal tersebut wajar saja terjadi.

"Saya tidak ragu untuk pemindahan ke lokasi kota yang tepat. Perhitungan teknokratik dan tata ruang untuk mengembangkan kota fungsi pusat pemerintahan biasa dilakukan dengan mengikuti standar, pedoman dan aturan tata ruang yang sudah ada," tutur Bernardus.

Ia menjelaskan, rencana tata ruang baru dari kota yang akan menjadi pusat pemerintahan nantinya harus dibuat dengan kaidah perencanaan kelas dunia untuk bisa mengadopsi perkembangan 100 tahun ke depan.

Sementara itu, kota di Kalimantan yang disebut-sebut akan menjadi pengganti Jakarta adalah Palangkaraya. Bernardus menilai, secara khusus, tidak ada masalah dengan kota ini jika ditunjuk menjadi ibu kota Indonesia.

"Yang lebih penting adalah penyusunan rencana proses persiapan dan pemindahan fisik, serta pembiayaan pembangunan saran prasarana baru," ujar Bernardus.

Secara sederhana, imbuh dia, transfer nilai aset pemerintah pusat yang ada di Jakarta dapat dilakukan dengan konversi inovatif. Misalnya, nilai aset dikonversi menjadi sewa dan hak kelola.

Harapannya, cara ini mampu untuk meringankan beban pemerintah dalam membiayai program pemindahan pusat pemerintahan.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta bukanlah hal yang sederhana. Sebab, banyak hal yang harus dipersiapkan.

"Pindah Ibu Kota itu bukan perkara yang sederhana, harus dipersiapkan secara matang. Karena bukan hanya memindah kantor kepresidenan, tapi bagaimana dengan kementerian, kedutaan," ujar Djarot.

Meskipun begitu, Djarot menyebut pemindahan Ibu Kota adalah kewenangan pemerintah pusat. Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta belum dilibatkan dalam rencana pemindahan Ibu Kota tersebut.

"Pemindahan Ibu Kota itu urusannya pemerintah pusat bagaimana kajiannya," kata Djarot.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta pemerintah tak begitu saja mewacanakan pemindahan Ibu Kota ke luar Jakarta. Apalagi, wacana tersebut belum dibicarakan dengan pihak terkait.

Ia mengatakan, ada beberapa pihak yang perlu diajak bicara terkait pemindahan ibukota, salah satunya Gubernur DKI Jakarta yang baru, Anies Baswedan.

"Ini kan ada gubernur baru kan yang sebentar lagi mau dilantik juga belum tahu gubernur baru ini maunya apa. Kan enggak boleh sepihak gitu lho," ujar Fahri.

Selain Gubernur DKI Jakarta, menurut Fahri, gubernur lain yang provinsinya berdekatan dengan Jakarta juga perlu diajak bicara, yakni Banten, Jawa Barat, dan Lampung.

Sebab ketiga provinsi tersebut pembangunannya terintegrasi dengan Jakarta.

Menurut dia, pemindahan ibu kota ke Kalimantan tak perlu dilakukan karena pemerintah tengah membutuhkan banyak anggaran untuk proyek infrastruktur di daerah.

"Apalagi kita lagi miskin sekarang. Semua lagi dipotong. Subsidi lagi dicabut," ujar Fahri.

Ia menambahkan, solusi kepadatan penduduk di Jakarta sebaiknya diselesaikan dengan melanjutkan konsep megapolitan yang sempat diusung mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso.

Hal itu seperti yang dilakukan mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahatir Mohamad, saat memindahkan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.

"Dulu katanya zaman Pak Harto (Presiden Suharto) sudah direncanakan (pindah) di Jonggol. Sudah dilakukan pembebasan tanah ribuan hektar. Tapi kan Pak Harto jatuh itu enggak diteruskan. Sekarang evaluasi aja dulu Jonggol," lanjut Fahri.

Artikel ini sudah ditayangkan Tribunnews.com degan judul : Jokowi Irit Bicara Ditanya soal Ibu Kota Baru





Loading...
loading...
loading...
Warning!!!situs ini hanya bertujuan untuk menyampaikan berita dari situs-situs berita yang ada di indonesia. Situs ini tidak membuat berita sendiri, situs ini hanya mempermudah para perselancar internet untuk mendapatkan berita-berita terbaru yang ada di indonesia. Di akhir artikel berita, Kami menanamkan "Link Sumber" untuk mengetahui sumber tersebut berasal. Terimakasih ;)

Populer