Fadli Zon Menyurati Presiden, Tamparan Keras Menkopolhukam, Ketemu Menteri Dulu Dong

Zon, selalu mencari celah kekurangan Pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu dan ingin menyurati presiden Jokowi. Ini atas inisiatif DPR keseluruhan atau hanya Gerindra saja? Atau instruksi dari bos Fadli, pak Wowo? Entalah.

Pemahasan RUU Pemilu soal ambang batas presiden belum menemukan titik temu. Semua partai pun, gencar melakukan lobi-lobi politik baik secara formal maupun informal. Bahkan, Pemerintah dan partai politik yang diwakili fraksi-fraksi di DPR masih berbeda pendapat.


Pemerintah dan beberapa fraksi seperti PDI Perjuangan, NasDem, dan Golkar ingin ambang batas presiden sebesar 20% dari kursi di DPR. Sementara itu, fraksi lain seperti PKB, PAN, dan Hanura ingin ambang batas sebesar 10-15% dan Gerindra bersikeras ingin 0%.

Fadli Zon, dan Gerindra Cs tentu punya kepentingan lain dari yang lain bersih keras ingin 0% treshold. Tetapi saya sepakat apa yang sampaikan Prof. Jimly, “menuturkan jika merujuk pada Undang-undang Dasar peserta pemilu legislatif berasal dari partai sementara peserta pemilihan umum untuk DPD dan calon presiden adalah pasangan calon dan perorangan. Artinya, lanjut Jimly peserta pemilihan umum itu adalah partai dan masyarakat hanya memilih partainya.

“Jadi ini yang perlu diskusi, supaya dicarikan jalan keluarnya sehingga kita tidak terlalu liberal tapi juga memenuhi tuntutan keterbukaan, ketimbang menjadikan treshold sebagai sumber masalah yang membuat deadlock. mending yang membuat deadlock itu yang soal ini tadi, ini lebih serius dampaknya kepada perkembangan politik berbangsa,” tutupnya.

Tak tanggung- tanggung, Fadli Zon seakan akan ketakutan dengan hal ini, dia pun segera memutar otak mencari celah kekurangan pemerintah dengan menyurati presiden untuk bertemu. Eh,, sepertinya Fadli Zon, tau dong tata krama, ketika menyurati Presiden. Lewati dulu donk, Menteri terkait seperti Menkopolhukam dan Mendagri. Aturannya, bukan begitu tuan Fadli?. Masa seperti memesan bakso atau nasi goreng di pinggir jalan aja. Mas, bakso mas atau, mas Nasi goreng mas,,,, hehehe.

“Kita akan surati segera Presiden supaya ada rapat konsultasi,” ujar Wakil Ketua DPR, Fadli Zon di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/7/2017).

Fadli Zon dan Gerindra meminta presidential threshold dihapus. Gregetan kali Gerindra, sudah lain dari pada biasanya. Jagoan dari Hambalang, Prabowo Subianto yang menjadi jargon kuat dalam Pemilihan Presiden 2019, tampaknya menemukan tanda- tanda baru. Tanda-tanda baru itu, dimunculkan, supaya semua orang diakomodir secara bebas, emang ini negara liberal, seanaknya harus dihapus?, (baca Prof. Jimly Soal RUU Pemilu)

Tamparan keras pun datang dari Menkopolhukam dan Mendagri terhadap statement politikus Gerindra, Fadli Zon tersebut. “Ketemu menterinya dulu dong. Kalau sudah ketemu saya, selesai kan? Nanti tinggal dikomunikasikan (ke Presiden),” kata Wiranto di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (3/7/2017).



Wiranto berpendapat bahwa sebetulnya tak ada hal yang dipermasalahkan dalam pembahasan RUU Pemilu. Meski masih tarik menarik soal presidential threshold (PT) antara 0% atau 20-25%.

“Masalah presidential threshold, parliamentary threshold, dapil, (sistem) terbuka/tertutup, pembagian kursi/suara di dapil, itu kan semua sudah bisa dibincangkan,” ujar Wiranto.

Saya kurang memahami, Fadli Zon menyurati Presiden Jokowi untuk bertemu. Sebagai orang politisi senior, tentu tau dan mengerti, bagaimana prosedur bertemu presiden, supaya standar etika perlu dijunjung tinggi. Bukan seperti main tonjok sana, tonjok sini. Maklum, Gerindra kali ini, status semata wayang dalam RUU Pemilu. Menanti PKS, menyusul untuk bergandengan tangan. Ciehh, ini memang pasangan serasi, dua sejoli yang setia. Ngomong-ngomong kapan yah, tunangannya (ehh keceplosan gue). Anak muda biasa kalau saling jatuh cinta antara pasangan atau pun gombal sekalipun “Meskipun maut sekalipun tak akan bisa pisahkan kita”,,, hahaaha. Aduh, saya lagi curhat nih, maaf anak muda biasa labil, masa pubernya sudah lewat sich, hanya romatisme pencintaan itu masih akut, terkadang juga nyesek kalau diputusin sama pacar,,,, wkwkwk.

Kembali ke Laptop, Fadli Zon, seakan akan tidak sama sekali menghargai Menteri yakni dalam hal ini, Menkumham dan Mendagri sebagai corong menyampaikan aspirasi anggota dewan ke Presiden. Standar etis inilah yang harus dijunjung tinggi. Sehingga kelihatan niat baik dan kejunuran dalam menyampaikan pendapat akan bisa dipahami oleh orang dalam hal ini pemerintah. Karena ini, dilihat oleh publik dari Sabang sampai Merauke.

Mungkin saran saya, sebagai rakyat biasa, Fadli Zon perlu membaca buku Etika Politik dan Tata Cara Kepemerintahan.

Kaum moralis klasik berkesimpulan, mereka mengalami penumpulan sensibilitas moral secara konstan yang berdampak pada hilangnya rasa malu secara permanen.

Kita tau bahwa, lima isu krusial yang belum diketuk yakni sistem pemilu, presidential threshold, parliamentary threshold, district magnitude, dan metode konversi suara.

Dan masih banyak Undang- Undang yang mandeg di dewan sampai sekarang tak kunjung selesai. DPR hanya mampu menyelesaikan 10 RUU dari total 51 RUU Prolegnas atau 19,6 persen. Dimana, RUU yang dihasilkan belum mencapai seperempat dari perencanaan. Banyak produk Undang-undang perencanaan tidak disesuaikan dengan prioritas kebutuhan bangsa dan negara. Rentan bertahan pada mekanisme perencaan legislasi yang “sekadar banyak”, namun terlihat kehilangan arah dan orientasi pembahasan.

Kalau gunakan kalimat, ” pelan-pelan tapi pasti” atau “banyak usulan tetapi minim pelaksanaan” , menurut saya kurang tepat juga, karena semua anggota dewan kita di Senayan ini, para jongos partai. Dimana arah dari instrusksi Ketua Umum, disitulah keputusan partai akan mendayung.

Semoga Undang -undang yang dihasilkan UU yang harus mengedepankan kepentingan rakyat dan bukan kepentingan para bos politik atau kelompok tertentu. Selain itu, penghitungan suara agar yang terpilih menjadi wakil rakyat ke depan benar-benar wakil rakyat reprentasi rakyat (dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Bukan sekadar wakil partai. Karena yang memilih adalah rakyat sebagai pemilih bukan Ketua Umum Partai atau kelompok partai. Sehingga, denyut nurani rakyat bisa diserap seluas luasnya untuk kesejahteraan bersama.




Loading...
loading...
loading...
Warning!!!situs ini hanya bertujuan untuk menyampaikan berita dari situs-situs berita yang ada di indonesia. Situs ini tidak membuat berita sendiri, situs ini hanya mempermudah para perselancar internet untuk mendapatkan berita-berita terbaru yang ada di indonesia. Di akhir artikel berita, Kami menanamkan "Link Sumber" untuk mengetahui sumber tersebut berasal. Terimakasih ;)

Populer