Geram KPK disudutkan! Akhirnya Jokowi Angkat Bicara Terkait Angket KPK yang Seolah Mau Lindungi Dewan Korup

Presiden Joko Widodo menegaskan, sebagai lembaga penegak hukum, KPK harus kuat. Jokowi tak ingin kewenangan KPK yang sedang berlaku saat ini berubah sehingga mengganggu kinerja lembaga itu dalam mengungkap kasus-kasus korupsi.

"Kalau saya tidak ingin KPK lemah. Sudah. KPK harus kuat dan upaya pemberantasan korupsi juga tidak boleh mengendor karena negara kita masih memerlukan upaya yang luar biasa dalam pemberantasan korupsi," ujar Jokowi di Istana Presiden, Jakarta, Selasa, 13 Juni 2017.

Saya sebagai Presiden akan mengajak Seluruh masyarakat Indonesia Untuk mendukung penuh KPK,bagaimanapun KPK Adalah Roda bagi Pemerintahan ini,jika tidak ada KPK,apa jadinya nanti negara ini,bisa bisa semua hasil Negara dapat di gerogoti oleh para Koruptor dan oknum oknum yang tidak bertanggung jawab Ujar Presiden Jokowi saat di temui Tribunnews 13 Juni 2017

Terkait pembentukan Pansus Angket KPK oleh DPR, Jokowi memberikan respons. Bagi dia, seluruh elemen bangsa diharapkan mendukung proses penyelenggaraan negara yang bersih. Seharusnya memiliki pola pikir yang serupa dengannya.

Jokowi tidak ingin ada pihak yang memiliki pola pikir berbeda sehingga upaya penanggulangan korupsi di Indonesia menjadi terganggu. "Jangan ada pikiran-pikiran melemahkan KPK, tidak boleh," ujar Jokowi.

Meski demikian, Jokowi tak menutup kemungkinan kinerja KPK dikoreksi demi peningkatan profesionalitas KPK memberantas korupsi. Namun, dia menekankan koreksi itu tak dilakukan untuk menghambat upaya pemberantasan korupsi.

"Kalau memang harus ada yang dibenahi ya dibenahi, tapi bahwa kita memerlukan KPK yang kuat, memerlukan upaya pemberantasan korupsi yang tidak mengendor. Karena sekali lagi, Indonesia, negara kita, masih memerlukan upaya luar biasa dalam mengatasi pemberantasan korupsi," ujar Jokowi.

Kemudian, Jokowi mengingatkan bahwa selaku pimpinan eksekutif, dirinya tidak akan mempengaruhi proses di lembaga legislatif yang sedang merumuskan penggunaan hak angket terhadap KPK. Jokowi juga mengaku tidak akan menggunakan kewenangannya untuk melakukan negosiasi terhadap pimpinan partai politik sehingga rencana penggunaan hak angket oleh DPR menjadi berubah.

"Angket KPK ini wilayahnya DPR," ujarnya





Loading...
loading...
loading...
Warning!!!situs ini hanya bertujuan untuk menyampaikan berita dari situs-situs berita yang ada di indonesia. Situs ini tidak membuat berita sendiri, situs ini hanya mempermudah para perselancar internet untuk mendapatkan berita-berita terbaru yang ada di indonesia. Di akhir artikel berita, Kami menanamkan "Link Sumber" untuk mengetahui sumber tersebut berasal. Terimakasih ;)

Populer