Ini Pengakuan Yasonna Usai Digarap KPK

Mantan Anggota Komisi II DPR RI Yasonna Hamonangan Laoly akhirnya memenuhi panggilan tim penyidik KPK terkait menerima uang dugaan korupsi proyek e-KTP yang kini menjerat politikus Hanura, Miryam S Haryani dan dua pejabat Kemendagri serta pengusaha Andi Agustinus.

Pada Senin (3/7/2017) Yasonna demikian pria asal Pulau Nias, Sumatera Utara itu di sapa, mendatangi kantor KPK untuk dimintai keterangan atas dugaan kasus yang melibatkan sejumlah Anggota Dewan terhormat di DPR RI pasca sistem e-KTP diproyekkan.

Usai menjalani pemeriksaan di hadapan penyidik KPK, Yasonna yang kini menjabat Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) mengaku dirinya tidak terima uang hasil korupsi sebesar US$ 84 ribu atau setara Rp1,12 miliar terkait dugaan suap mega proyek e-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun.

"Oh enggak ada cerita itu," ujarnya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi e-KTP yang menyeret pengusaha asal daerah Narogong, Andi Agustinus di KPK, Jakarta, Senin (03/07/2017).

Menurutnya, dalam kasus proyek e-KTP, dia sudah memberikan penjelasan kepada penyidik KPK. "Pokoknya saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik, titik. Dan biarlah penyidik supaya jangan (diintervensi)," kata dia.

Menteri Yasona juga mengungkapkan alasan mengapa baru kali ini bisa hadir ke KPK setelah dua kali mangkir.

"Pertama saya Ratas (rapat terbatas), yang kedua saya ke Hong Kong ‎untuk mengejar harta aset Bank Century. Nah sekarang saya penuhi, seharusnya tanggal 5 (Juli), nah saya percepat karena ada tugas lain," ujarnya.

Seai informasi, sebelumnya dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto dari Kementerian Dalam Negeri , jaksa penuntut umum KPK menyebutkan bahwa Yasonna menerima uang sejumlah US$ 84 ribu dari proyek e-KTP. Namun, hal itu dibantah oleh Yasonna.

Dalam kasus e-KTP, KPK sendiri telah menetapkan Andi Narogong sebagai tersangka ketiga karena diduga terlibat bersama-sama dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, serta pihak lainnya melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri.

Andi Narogong melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 KUHP.

Menyikapi kasus ini, KPK telah memeriksa sejumlah saksi dan menyita sejumlah dokumen hingga dua mobil mewah, yakni Toyota Vellfire dan Land Rover, dari penggeledahan di sebuah rumah di Tebet yang ditempati Inayah, perempuan berparas cantik yang disebut-sebut sebagai istri siri Andi Narogong.

Perlu diketahui, Pihak penyidik KPK juga telah melakukan Pencegahan terhadap tiga orang yakni Inayah, Raden Gede, dan Ketua DPR RI Setya Novanto bepergian ke luar negeri. Mereka dicegah selama 6 bulan untuk tersangka Andi Narogong guna kepentingan penyidikan.





Loading...
loading...
loading...
Warning!!!situs ini hanya bertujuan untuk menyampaikan berita dari situs-situs berita yang ada di indonesia. Situs ini tidak membuat berita sendiri, situs ini hanya mempermudah para perselancar internet untuk mendapatkan berita-berita terbaru yang ada di indonesia. Di akhir artikel berita, Kami menanamkan "Link Sumber" untuk mengetahui sumber tersebut berasal. Terimakasih ;)

Populer