(Makin Cinta) Reforma Agraria Indonesia “Bergerak” di Tangan Jokowi

“Revolusi Indonesia tanpa landreform adalah sama dengan gedung tanpa alas, sama saja pohon tanpa batang, sama saja omong besar tanpa isi….Tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan ! Tanah untuk tani ! Tanah untuk mereka yang betul-betul menggarap tanah!” Soekarno.


Land reform adalah salah satu cita-cita bangsa yang sangat penting, dengan demikian mewujudkan reforma agraria bukanlah sebuah pilihan melainkan suatu keharusan. Apalagi negara yang kita cintai bersama ini yaitu Indonesia merupakan tanah agraris, maka hemat saya akan sangat memilukan jika pak Tani kehilangan sawah dan tanah di negara agraris atau lahan yang hanya dikuasai para capital dan korporasi-korporasi asing.

Tri Haryono pernah memaparkan ketika program reforma agraria dicabut oleh rezim orde baru dan dijerembabkan ke dalam kubangan kapitalisme global. Frans Husken menjelaskan bahwa seiring masuknya modernisasi ke pedesaan di Indonesia, daya dukung solidaritas sosial yang tadinya menjadi bukan sekedar modal sosial tetapi juga modal ekonomi itu perlahan tapi pasti melemah. Sehingga secara perlahan pula, terjadi peluruhan karakter masyarakat desa: homogenitas melemah dan terjadi pelapisan sosial yang semakin tajam. Bahkan kemudian menajam menjadi polarisasi yang menyebabkan kapitalisme merasuki sistem kehidupan. Inilah yang oleh Husken kemudian diidentifikasi sebagai bibit-bibit diferensiasi sosial pada masyarakat desa. Ketika Indonesia merdeka, desain tentang desa bisa dikatakan masih buram. Apalagi hiruk-pikuk kemerdekaan jauh lebih membahana ketimbang isu lain yang lebih “program”. Akan tetapi, masih ada kesadaran bahwa desa harus tetap diperhatikan dengan lebih adil sangat nyata. Hal ini bisa dilihat pada kesadaran Mohammad Hatta untuk menempatkan agenda pembaruan agraria sebagai salah satu program pembangunan.

Saya secara personal sepakat jika program pembangunan yang digerakkan rezim berkuasa tidak melupakan agenda pembaharuan agraria, dan menjadikannya sebagai point penting untuk kesejahteraan jelata, petani, buruh tani terutama di kawasan pinggiran, pedesaan. Harus kita akui bahwa Indonesia selain negara maritim juga merupakan negara agraris yang tentunya hal tersebut akan menyentuh pada sektoral agraria.

Dalam melakukan reforma agraria, hal yang paling utama adalah lahan / tanah, karena hal tersebut merupakan salah satu objek yang sangat mendasar dan penting. Jadi tidak heran jika Soekarno di masa kepemimpinannya selalu lantang meriakkan kata “Land reform”. Di laman Bpn pada bidang program reforma agraria juga dituliskan bahwa tanah merupakan komponen dasar dalam reforma agraria, maka pada dasarnya tanah yang ditetapkan sebagai objek reforma agraria adalah tanah-tanah negara dari berbagai sumber yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dijadikan sebagai objek reforma agrarian. Karenanya kegiatan penyediaan tanah merupakan langkah strategis bagi keberhasilan reforma agraria. Salah satu contoh sumber tanah objek reforma agrarian adalah tanah terlantar. Menurut Pasal 9 PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, tanah terlantar yang sudah ditetapkan menjadi tanah negara akan menjadi salah satu objek reforma agraria.

Pasca kepemimpinan Soekarno, mewujudkan reforma agraria seperti pangang jauh dari api, saat rezim Orba yang dipimpin Soeharto justru Indonesia menjadi lahan subur untuk ekspansi kapitalis global, dan di rezim sebelum Jokowi yang berkuasa selama 10 tahun, justru mempertontonkan korporasi-korporasi asing dan capital lokal menguasai kepemilikan lahan. Maka tidak heran pada saat itu aksi-aksi menuntut reforma agraria begitu massive termasuk juga soal sengketa tanah yang dilakukan kuhususnya oleh para petani.

Reforma Agraria Indonesia Bergerak di Tangan Jokowi

Rezim saat ini yaitu Joko Widodo, dalam pandangan saya merupakan rezim yang memiliki etos kerja yang tinggi dengan spirit Nawacita dan Trisakti. Dalam hal ini saya tidak akan bicara soal pembangunan infrastruktur yang cukup baik oleh Jokowi, karena ulasan tentang ini sudah cukup ramai. Maka bagi saya menuliskan reforma agraria pada kekuasaan saat ini, amatlah penting. Sebelum kita melihat pencapaian Jokowi dan keinginan Jokowi untuk melakukan dan mewujudkan reforma agraria, ada satu pertanyaan yang sederhana dari saya ditengah suhu politik yang sempat gaduh secara nasional, dimana perjuangan yang dilakukan hanya berkutat pada identitas semata. Benarkah mayoritas merasa terzalimi? Pertanyaan sederhana ini, didasari karena adanya ungkapan “mayoritas yang terzalimi” pada rezim saat ini yang disuarakan oleh ormas-ormas keagamaan yang berkolaborasi dengan para elite politisi.



Jika benar mayoritas terzalimi, lalu jaminan pendidikan, kesehatan, infrastruktur sampai kepinggiran, stock pangan mencukupi, harga stabil, produksi ikan meningkat, ketegasan terhadap freeport, penghapusan pungli, demokrasi kerakyatan, sertifikat tanah dan sebagainya yang terwujud dalam waktu belum mencapai 3 tahun kekuasaan hari ini, UNTUK SIAPA? mari kita berpikir dengan membenturkan realita yang ada.

Selain pencapaian yang disebutkan diatas oleh rezim saat ini (Jokowi), ada suatu hal yang membuat kita untuk mengapresiasi dan mendukung penuh kinerja Jokowi yaitu pada bidang agraria. Jokowi dengan tegas menyatakan bahwa ia akan mewujudkan reforma agraria, dimana persoalan agraria di Nusantara merupakan suatu keharusan untuk diperbaiki, setelah sudah lama bias bahkan tidak diperdulikan hingga capitalis global menguasai, maka kita patut berbangga dengan Jokowi, yang hendak menaklukannya dan mengembalikan agraria untuk kesejahteraan rakyat, sesuai mandat UUD dan cita-cita proklamator bangsa.

Seperti yang dikabarkan Tempo, bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan pihaknya tengah mengebut menyelesaikan sertifikasi lima juta bidang tanah tahun ini seperti permintaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ia mengakui target tersebut cukup berat.

Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang belakangan disorot oleh presiden. Saat membuka Kongres Ekonomi Umat 2017, Sabtu kemarin, Jokowi mengingatkan kepada Sofyan yang turut hadir dalam acara itu, bahwa dari 126 juta bidang tanah, baru 46 juta yang disertifikasi.

Presiden Jokowi meminta target sertifikasi lima juga bidang tanah di tahun ini harus tercapai. Bila tidak, ia menyatakan akan menggeser atau bahkan mengganti menteri-menterinya yang tidak bisa memenuhi target itu.

Terkait dengan peringatan Jokowi tersebut, menurut Sofyan, itu merupakan pernyataan umum presiden tentang cara bekerja sama dengannya. Semua, kata dia, ada target yang harus dicapai. “Presiden menyatakan hal yang sama dalam berbagai kesempatan. Saya sudah sering mendengar pernyataan tersebut,” ucapnya.

Proses sertifikasi tanah sendiri melewati empat tahapan, yaitu pemetaan, pengukuran, pendaftaran, dan tahap akhir pemberian sertifikat. Saat ini, kata Sofyan, pihaknya sedang mempercepat proses pemetaan, pengukuran, dan pendaftaran tanah.

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional ini menambahkan, sertifikat yang sudah jadi hingga saat ini mencapai ratusan ribu. “Sebagian sudah diserahkan,” ucapnya.

Jokowi mengatakan tingkat pendapatan petani yang rendah membuat buruh tani dan petani gurem sangat rentan terhadap kenaikan harga bahan pangan. Pendapatan rendah juga mendorong peningkatan urbanisasi ke kota-kota. “Saya berharap reforma agraria dapat menjadi solusi baru mengatasi kemiskinan dan ketimpagan ekonomi, khususnya di pedesaan,” kata Jokowi.

Dia mengatakan semangat reforma agraria adalah terwujudnya keadilan dalam penguasaan tanah kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah wilayah, dan sumber daya alam. Reforma agraria juga harus bisa menjadi cara baru menyelesaikan sengketa-sengketa agraria antara masyarakat dan perusahaan, serta antara masyarakat dan pemerintan


Coba kita lihat dan mengingat rezim-rezim sebelumnya setelah pasca Soekarno, apakah ada yang tegas untuk mewujudkan reformasi agraria, yang ada justru kepemilikan lahan dikuasai para pemodal, ilegal logging merajalela, di tanah agraris pak Tani kehilangan sawah, penguasaan lahan oleh korporasi-korporasi asing menjamur, sengketa tanah yang tidak sedikit membuahkan pertumpahan darah, buruh tani menjadi alat akumulasi laba capital, banyaknya pemuda desa pergi ke kota karena merasa upah yang amat minimum, kesenjangan masyarakat urban juga ikut tumbuh, dan sebagainya.

Meski Jokowi belum mengimplementasikan secara efektif, setidaknya dia jauh labih serius untuk mewujudkan reforma agraria, dengan pelan tapi pasti langkah-langkah untuk perwujudan tersebut mulai dirasakan oleh sebagian masyarakat, terutama soal sertifikat tanah. Karena bagi saya mengingat dengan derasnya ekspansi modal asing dan peruntukan atas tanah yang tertuju pada kepentingan bisnis semata oleh rezim sebelumnya. Maka permintaan tegas Jokowi untuk melakukan reforma agraria patut kita dukung, karena apa yang telah dilakukan Jokowi dalam mewujudkan reforma agraria adalah untuk mengakhiri ketidakadilan agraria di Indonesia yang sudah “berlumut”.





Loading...
loading...
loading...
Warning!!!situs ini hanya bertujuan untuk menyampaikan berita dari situs-situs berita yang ada di indonesia. Situs ini tidak membuat berita sendiri, situs ini hanya mempermudah para perselancar internet untuk mendapatkan berita-berita terbaru yang ada di indonesia. Di akhir artikel berita, Kami menanamkan "Link Sumber" untuk mengetahui sumber tersebut berasal. Terimakasih ;)

Populer