Mantap! Era Penghindaran Pajak Sudah Berakhir, Pemerintahan Jokowi Buru Harta Di Luar Negeri

Bakat, determinasi, skill, kecerdasan, dan semua yang ada dalam diri Sri Mulyani seperti sedang mendapatkan ruang penuh keleluasan untuk terus berkarya bagi negeri. Sosok yang sangat diakui oleh Bank Dunia ini memang seperti disia-siakan kemampuannya demi kepentingan politik penguasa pada jaman SBY. Bahkan Sri Mulyani harus lengser karena pengelolaan pemerintahan yang kacau.

Kini, di jaman Jokowi, Sri Mulyani benar-benar “menggila”. Semua kini bisa menyaksikan dengan jelas bagaimana kalau Sri Mulyani diberikan sebuah kepercayaan yang luar biasa sama seperti saat dia masih bekerja di Bank Dunia. Kehebatan Sri Mulyani dalam mengelola keuangan pemerintah pusat sangat pantas diacungi semua jempol rakyat Indonesia.


Bagaimana tidak hebat. Jokowi seperti mendapatkan sokongan seorang ahli keuangan yang bukan hanya mampu mengatur APBN dengan baik, tetapi juga tahu bagaimana caranya mencari uang. Uang yang sangat dibutuhkan Jokowi untuk membangun Indonesia mengejar ketertinggalan pembangunan yang 10 tahun tidak signifikan pertumbuhannya.

Jadi jangan heran, Sri Mulyani akan terlihat garang dan cerewet serta akan terus merepet kayak mamak-mamak penguasa anggaran rumah tangga. Saat rumah mau dibesarkan dan ditambah keamanan dan kenyamanannya serta teras dan gerbang rumah yang sudah lapuk diganti dengan gerbang dan halaman yang lebih menarik.

Itulah mengapa Jokowi membangun daerah perbatasan demi memperindah rumah kita Indonesia yang selama ini terlihat kotor dan jorok teras depannya dan gerbangnya. Jadi, kalau uang jajan dan dikurangi, efisiensi pengeluaran-pengeluaran tidak perlu semua harus mau menerimanya. Yah mau bagaimana lagi, kalau sudah mamak-mamak pegang uang, maka semua harus nurut.

Bukan hanya mamak-mamak yang mampu mengatur keuangan, Sri Mulyani kini juga sibuk mencari uang demi penyediaan APBN yang diharapkan Jokowi. Itulah mengapa saat program tax amnesty dibuat, Sri Mulyani benar-benar bekerja setengah mati.

Kini tax amnesty berlalu dan sesuai dengan ancamannya kepada para pengemplang dan penimbun kekayaan, maka saatnya Sri Mulyani akan berburu. Berburu orang-orang yang menyimpan kekayaannya dan tidak melaporkan kekayaannya tersebut demi menghindari kewajiban membayar pajak.

Karena itulah, Sri Mulyani mendeklarasikan sudah usainya era penghindaran pajak. Pemburuan Sri Mulyani ini didukung karena lebih dari 100 negara telah sepakat menerapkan keterbukaan informasi perbankan untuk kepentingan perpajakan, atau Automatic Exchange of Information (AEoI).

Bahkan hari ini, Selasa (4/7/2017), Berlokasi di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, pemerintah Indonesia dan Swiss mendeklarasikan kesiapan kedua negara untuk saling bertukar informasi keuangan untuk tujuan perpajakan AEOI.

Joint Declaration tersebut merupakan salah satu yang dipersyaratkan oleh Swiss dalam mengaktifkan Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) daIam rangka implementasi AEOl, untuk mendapatkan persetujuan dari Parlemen Swiss yang keputusannya akan diambil pada akhir 2017.

“Signing hari ini simbol sangat penting, sinyal bagi para financial center seluruh dunia, bahwa tempat penyimpanan pajak sudah berakhir, era secrecy berakhir,” kata Sri Mulyani di Kantor Pajak, Jakarta, Selasa (4/7/2017).

“Ini langkah yang baik. Sebenarnya kita enggak perlu signing satu demi satu, dulu kita signing 68 negara yurisdiksi sama OECD simultan, ada beberapa negara yang otomatis simultan. Tapi ada beberapa negara yang harus ada klausul khusus misalnya Swiss,” jelas dia.



“Saya rasa kalau dari potensi kita akan terus menggali dan saya yakin dengan adanya AEoI akan semakin terlihat berapa memang potensi dari potensi perpajakan dan penerimaan yang berasal dari WP Indonesia yang selama ini belum disampaikan,” kata Sri Mulyani.

Ancaman Sri Mulyani benar-benar terjadi. Pemerintahan ini bukan lagi pemerintahan pencitraan dan pepesan kosong yang hanya prihatin tanpa tindakan yang nyata. Jika dulu para pengemplang pajak aman-aman saja, kini tidak bisa lagi. Kekayaan yang disimpan itu akan diintip Sri Mulyani dan siap-siaplah berurusan dengan kementerian keuangan.

Habislah mereka ini semua. Dulu orang kaya semakin kaya dan bisa bebas dari pajak, kini tidak ada lagi masa enak-enak seperti itu. Semua akan digerus sampai habis demi mensejahterakan semua elemen bangsa. Tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait hak dan kewajiban mereka membayar pajak.

Karena itu, pemerintahan Jokowi sudah menyiapkan landasan hukum untuk memperkuat tindakan pemburuan harta di luar negeri. Pemerintah telah memiliki landasan hukum yang pertama adalah Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang keterbukaan akses informasi keuangan untuk perpajakan, dan aturan pelaksananya yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017.

Lalu negara-negara mana saja yang menjadi prioritas pemerintahan Jokowi untuk memburu harta WNI yang disimpan di luar negeri??

“Untuk Indonesia, nagara yang penting, Singapura, Hong Kong, Makau, Swiss, UK, dan Amerika Serikat, karena AS banyak memiliki tempat-tempat yang sebagai pusat keuangan, bahwa dia bisa dijadikan tempat untuk melakukan penghindaran pajak, dan berdasarkan data kita dari tax amnesty, oh ya Australia,” kata Sri Mulyani, di Kantor Pajak, Jakarta, Selasa (4/7/2017).

Ternyata, program tax amnesty adalah pembukaan untuk melakukan aksi pemburuan ini. Melalui data yang didapatkan melalui tax amnesty, pemerintah jadi tahu kemana arah tujuan memburu. Istilahnya, tidak lagi asal memburu, tetapi sudah tahu titik buruan dimana mangsa (harta WNI) banyak disimpan.

Strategi cerdas ini tentu saja membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam tahun ini, Sri Mulyani akan menggenjot kinerja kementeriannya untuk mencapai target pencapaian pajak tahun ini. Karena pajak menjadi salah satu andalan pemerintahan Jokowi untuk menjadi sumber pendanaan proyek pembangunan infrastruktur yang banyak ditargetkan siap tahun 2018.

Semoga saja aksi pemerintahan Jokowi tidak mendapatkan perlawanan dari para konglomerat dan para taipan yang hartanya banyak tersimpan di luar negeri. Mereka ini bisa saja menggunakan DPR untuk mengerem aksi pemerintahan Jokowi. Hal yang biasa mereka lakukan saat terancam.

Saya berharap partai pendukung pemerintahan bisa benar-benar mendukung kebijakan ini sehingga pembangunan infrastruktur dan pemerataan pembangunan benar-benar direalisasikan sesuai target. Jangan sampai gara-gara kepentingan politik sesaat dalam Pemilu 2019 membuat kepentingan rakyat terbengkalai.

Sebagai rakyat, kita juga perlu mengawal kebijakan ini dan dukung terus pemerintahan Jokowi. Bukan hanya karena Jokowi adalah Presiden kebanggaan kita, tetapi juga karena inilah saatnya kita melihat Indonesia memiliki infrastruktur yang tidak tertinggal dari negara lain.

Selamat berjuang Bu Sri Mulyani. Siap-siap juga perlawanan balik para pengemplang pajak ini. Kalau masih ngeyel dan butuh bantuan, sebut saja biar nanti seword bantu meramaikan. Hehehe..

Salam Diburu.

Referensi:

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3547865/sri-mulyani-era-penghindaran-pajak-sudah-berakhir





Loading...
loading...
loading...
Warning!!!situs ini hanya bertujuan untuk menyampaikan berita dari situs-situs berita yang ada di indonesia. Situs ini tidak membuat berita sendiri, situs ini hanya mempermudah para perselancar internet untuk mendapatkan berita-berita terbaru yang ada di indonesia. Di akhir artikel berita, Kami menanamkan "Link Sumber" untuk mengetahui sumber tersebut berasal. Terimakasih ;)

Populer