Pengamat: Yang Bermasalah ini Rizieq, Jangan Bawa Rakyat

Ketua Dewan Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Habib Rizieq Shihab, kembali menawarkan rekonsiliasi dengan beberapa syarat kepada pemerintah. Salah satu syaratnya yang diajukan Habib Rizieq adalah stop kezaliman terhadap rakyat kecil yang lemah dan tak berdaya. Jika tidak terpenuhi, maka tidak ada rekonsiliasi nasional.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Ray Rangkuti berpendapat, yang sebenarnya bermasalah adalah Habib Rizieq dan kelompoknya dengan pemerintah, dan tidak ada hubungannya dengan rakyat.

"Rekonsiliasi nasional, ini kan masalah ini dia dengan Jokowi, bukan masalah bangsa ini secara menyeluruh. Jangan dinasional-nasionalkan," kata Ray kepada Netralnews.com, Selasa (4/7/2017).

"Yang masalah ini dia yang di GNPF-MUI itu dengan Jokowi. NU tidak masalah dengan Jokowi, Muhammadiyah tidak ada masalah dengan Jokowi. Masyarakat gak ada masalah dengan Jokowi," sambungnya.

Karenanya, ditegaskan Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) ini, jika Habib Rizieq ingin berdamai dengan pemerintahan karena merasa ada masalah, harusnya diselesaikan atas nama pribadi dan jangan menyeret nama masyarakat Indonesia.

"Bawa aja 'saya mau berdamai.' Ya silahkan. Karena 70 persen rakyat Indonesia puas dengan kinerja Jokowi. Terus apa yang mau direkonsiliasikan. Yang masalah ini dia," jelas Ray.

Sebelumnya, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengajukan beberapa syarat sebelum dilakukan rekonsiliasi.

Pertama, tidak ada rekonsiliasi tanpa stop kriminalisasi ulama dan aktivis. Kedua, tidak ada rekonsiliasi tanpa stop penistaan terhadap agama apa pun.

"Ketiga, tidak ada rekonsiliasi tanpa stop penyebaran paham komunisme, marxisme, leninisme dan liberalisme serta paham sesat lainnya," kata Habib Rizieq lewat akun Twitter-nya, Minggu (2/7/2017).

Lanjutnya, tidak akan ada rekonsiliasi tanpa stop kezaliman terhadap rakyat kecil yang lemah dan tak berdaya.

Yang terakhir, tidak ada rekonsiliasi tanpa menjunjung tinggi asas musyawarah dan asas proporsionalitas di seluruh aspek dan sektor serta bidang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.





Loading...
loading...
loading...
Warning!!!situs ini hanya bertujuan untuk menyampaikan berita dari situs-situs berita yang ada di indonesia. Situs ini tidak membuat berita sendiri, situs ini hanya mempermudah para perselancar internet untuk mendapatkan berita-berita terbaru yang ada di indonesia. Di akhir artikel berita, Kami menanamkan "Link Sumber" untuk mengetahui sumber tersebut berasal. Terimakasih ;)

Populer